Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dikabarkan akan meninjau ulang aktivitas pertambangan yang dinilai tidak menerapkan good mining practice atau kaidah pertambangan yang benar, menyusul bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera.
“Bersiaplah, seluruh kegiatan tambang yang terbukti memberi dampak buruk pada lingkungan akan masuk tahap evaluasi,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Anggia menegaskan bahwa penilaian ulang ini terutama ditujukan pada perusahaan tambang yang abai terhadap aturan pertambangan berkelanjutan hingga menyebabkan kerusakan ekosistem.
Saat ini, lanjut Anggia, Kementerian ESDM sedang memusatkan perhatian pada pemulihan wilayah terdampak banjir, termasuk memastikan pasokan energi untuk menunjang kinerja instansi lain yang terlibat di lapangan.
“Contohnya, suplai solar untuk alat berat milik Kementerian PU. Membersihkan dan membuka akses lokasi bencana membutuhkan banyak BBM, dan Pak Menteri meminta distribusinya dipercepat meski medan cukup menantang,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar, menilai bahwa Sumatera seperti dijadikan “daerah tumbal” bagi industri minerba. Saat ini ada sekitar 1.907 izin pertambangan aktif dengan total luas mencapai 2.458.469,09 hektare.
“Di kawasan hutan, mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi pintu utama perubahan fungsi hutan lindung menjadi ruang eksploitasi,” ujarnya.
Di Pulau Sumatera, tercatat setidaknya 271 PPKH seluas 53.769,48 hektare. Dari jumlah itu, 66 izin diberikan untuk tambang seluas 38.206,46 hektare; 11 untuk proyek panas bumi dengan luas 436,92 hektare; 51 izin migas seluas 4.823,87 hektare; 72 izin energi lain dengan total 3.758,68 hektare; dan sisanya dipakai untuk infrastruktur telekomunikasi, pemerintahan, serta kebutuhan lain.
“PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola tambang emas Martabe di kawasan Ekosistem Batang Toru, juga tercatat sebagai salah satu pemegang PPKH,” tambahnya.
Pembukaan lahan PTAR di kawasan hutan, yang diperkirakan mencapai 570,36 hektare, menurut Jatam menggambarkan skala besar intervensi terhadap wilayah penyangga utama daerah aliran sungai.
Menanggapi tudingan keterlibatan dalam bencana, PTAR menegaskan bahwa lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga/Aek Ngadol yang tidak memiliki hubungan dengan DAS Aek Pahu, area operasi PTAR.
“Pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang sesuai dengan temuan di wilayah banjir. PTAR mendukung sepenuhnya kajian pemerintah atas seluruh faktor penyebab bencana, dan siap bekerja sama secara terbuka,” kata Senior Manager Corporate Communications PTAR, Katarina Siburian Hardono.
Editor : ptslot
Sumber : bukalapak88.id
