pttogel — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai pembangunan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Kebijakan ini diambil sebagai upaya konkret untuk menyediakan aksesibilitas yang lebih baik dan inklusif, khususnya bagi para penyandang disabilitas.
Fokus Pada Aksesibilitas Difabel
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa keberadaan JPO Sarinah sangat diperlukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan kelompok difabel. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan untuk membangun kembali fasilitas tersebut.
“JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan,” jelas Pramono Anung.
Tanggapi Pro-Kontra dari Pejalan Kaki
Gubernur juga menyoroti adanya pro-kontra serta kritik dari berbagai koalisi pejalan kaki yang mengkhawatirkan kenyamanan akses yang sudah terbangun di kawasan Sarinah. Menanggapi hal ini, Pramono memberikan penjelasan yang menenangkan.
Dia memastikan bahwa pembangunan kembali JPO ini tidak akan mengorbankan atau menutup fasilitas penyeberangan jalan yang sudah ada, seperti pelican crossing yang dilengkapi lampu lalu lintas dan tombol khusus bagi pejalan kaki.
Semua Fasilitas Tetap Beroperasi
“Memang saya juga sudah membaca pro-kontranya masyarakat, termasuk kelompok pejalan kaki yang menginginkan tetap bisa berjalan kaki di bawah,” ujar Pramono.
“Jalan kaki di bawah kan tetap dibuka, kemudian di atas sebagai alternatif pilihan. Jadi tetap, semua tidak ada yang ditutup,” tegasnya. Dengan demikian, keberadaan JPO akan menjadi pilihan tambahan, bukan pengganti, dari fasilitas penyeberangan yang telah ada.
Melanjutkan Kebijakan yang Sudah Ada
Pembangunan kembali JPO Sarinah sejatinya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah ditetapkan sejak masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Pramono Anung menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk tanggung jawabnya untuk merealisasikan komitmen yang sudah ada.
“Terus terang keputusannya sebenarnya sudah dari dulu, tetapi kan saya sebagai Gubernur sekarang saya bertanggung jawab untuk itu,” pungkasnya. Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan fasilitas publik yang ramah bagi semua kalangan masyarakat.
