EPICTOTO — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera membangun rumah hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Sebanyak 2.603 unit rumah akan dibangun di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri PUPR, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pembangunan ini tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar sumber dana berasal dari kerja sama dengan lembaga filantropi.
Skema Pendanaan Non-APBN
Dari total 2.603 unit rumah, sebanyak 2.500 unit merupakan sumbangan dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Sementara itu, 103 unit rumah lainnya merupakan inisiatif pribadi dari Menteri Maruarar Sirait.
“Pendanaannya bersumber non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 unit, dan dari saya pribadi 103 unit,” jelas Ara, sapaan akrab Menteri PUPR, dalam keterangan pers.
Pelaksanaan Segera Dimulai
Pembangunan hunian tetap ini direncanakan akan segera dimulai pada Desember 2025. Meskipun penanganan bencana masih dalam fase tanggap darurat, persiapan untuk tahap awal pembangunan 2.603 unit telah tersedia.
Langkah pertama pembangunan akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara, dengan target pelaksanaan groundbreaking pada minggu ini. Tujuannya adalah agar masyarakat terdampak dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, dan bermartabat.
Fleksibilitas Regulasi dan Koordinasi
Menteri Ara juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam regulasi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan akuntabilitas. Menurutnya, aturan tidak boleh menjadi penghambat upaya negara dalam membantu rakyatnya yang terdampak bencana.
Untuk memastikan kelancaran proses, khususnya terkait persoalan lahan, telah diusulkan rapat koordinasi dengan Menko PMK. Rakor ini akan melibatkan aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK, serta berkoordinasi dengan BPK dan BPKP.
“Dengan rakor tersebut, persoalan aturan lahan diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat. Kita harus bekerja sesuai aturan, tetapi juga harus cepat. Itulah arahan Presiden,” pungkas Ara.
